Pemkab Murung Raya Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2025 Secara Virtual Zoom

Rakornas Inflasi 2025, Pemkab Mura Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Puruk Cahu,Radar Tribun – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara digital melalui Zoom Assembly, Senin (11/11/2025). Rakornas ini membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kegiatan berskala nasional ini dihadiri jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendagri *Tomsi Tohir*, Kepala BPS RI *Amalia A. W.*, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag *Nawandaru*, perwakilan Panglima TNI Paban Utama Eko Sahli Bidang Ekkudag, perwakilan Kementerian Pertanian *Suwandi*, serta tamu undangan dari berbagai pemerintah daerah se-Indonesia.

Bacaan Lainnya
PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Perkembangan Inflasi Nasional dan Regional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahun kalender (year‑to‑date) Oktober 2025 tercatat *2,10 persen*, masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1 persen (1,5–3,5 persen). Empat provinsi mencatatkan inflasi di atas 3,5 persen: Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Kalimantan Tengah mencatat inflasi *1,88 persen*, tergolong stabil.

Khusus Kabupaten Murung Raya, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan berada di dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, yakni *0,46 persen* pada minggu pertama November 2025.

Langkah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
Asisten I Setda Kab. Mura, *Rahmat Okay Tambunan*, mewakili Bupati Murung Raya, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

> “Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID Murung Raya bersama instansi terkait akan melakukan langkah antisipatif seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pangan,” ujarnya.(Red)

Baca Juga :  "Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kalteng: Rekomendasi PSU dan Dugaan Pelanggaran Menarik Perhatian Bawaslu"

Pos terkait