Palangka Raya, Radar Tribun-Sebanyak 7.200 personel gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pilkada di Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi upaya serius dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada di wilayah tersebut.
Pelepasan secara resmi dilakukan oleh Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Djoko Poerwanto, dalam apel gelar pasukan yang berlangsung pada Senin (25/11). Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 5.200 merupakan anggota Polri dan 2.000 sisanya berasal dari TNI.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Djoko Poerwanto, menjelaskan bahwa ribuan personel tersebut akan disebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk memastikan keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Koordinasi juga telah dilakukan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan pengamanan berjalan optimal.
Pentingnya menjaga kesehatan selama operasi pengamanan ini juga menjadi perhatian utama. Kapolda memastikan bahwa kesiapan personel kesehatan sangat penting untuk memantau kondisi para petugas di lapangan.
Selain itu, sinergi antarinstansi, terutama antara Polri dan TNI, diharapkan dapat terjalin dengan baik untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Setiap potensi gangguan juga harus segera diatasi untuk memastikan jalannya Pilkada yang aman dan damai.
Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendeteksi potensi gangguan. Ia juga menjamin ketersediaan personel cadangan yang siap dikerahkan jika diperlukan.
Dalam kesibukan menjaga keamanan Pilkada, Pangdam juga mengingatkan untuk tetap memberi waktu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa juga tidak boleh dilupakan dalam menjalankan tugas tersebut.
Dengan kerjasama yang solid antarinstansi dan perhatian yang serius terhadap kesehatan dan keamanan, diharapkan Pilkada di Kalimantan Tengah dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Semua upaya yang dilakukan merupakan bukti bahwa negara hadir untuk melayani masyarakat.(Red)
