Pontianak,Radar Tribun – Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas pengawasan untuk badan adhoc.
Acara berlangsung di Aula Gedung Pontianak Conference Center (PCC) pada Selasa malam (17/12/2024) dengan dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson; anggota KPU RI, Iffa Rosita; Ketua KPU Provinsi Kalbar beserta jajaran; serta ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Turut hadir perwakilan dari Bawaslu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta pihak kejaksaan.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Kalbar Harisson memberikan penghargaan kepada KPU, Bawaslu, badan adhoc seperti PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan semua pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan Pilkada di Kalimantan Barat secara aman dan kondusif.
> “Saya mengapresiasi dedikasi, komitmen, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tugas yang diemban. Saya harap kepercayaan masyarakat tetap terjaga karena keberhasilan penyelenggaraan Pilkada mencerminkan kualitas demokrasi kita,” ujar Harisson.
Dirinya menambahkan bahwa pemilu adalah salah satu pilar utama demokrasi, yang bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga sarana bagi rakyat untuk menyuarakan hak dan aspirasi mereka.
Harisson menekankan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, guna menjaga kepercayaan rakyat terhadap hasil pemilu.
> “Proses demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Pasca-Pilkada, semangat kebersamaan harus terus dijaga untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan baik,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam penyelesaian administrasi pasca-Pilkada untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Harisson berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan lancar.
> “Teruslah berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal ini sangat penting bagi kemajuan daerah dan bangsa,” tutup Harisson.
Anggota KPU RI, Iffa Rosita, juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan badan adhoc dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.
Dengan adanya pembinaan dan penguatan kapasitas ini, KPU Kalimantan Barat optimis bahwa proses Pilkada 2024 akan berjalan lebih baik dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berkualitas.(Red)
