SAMPIT – Ketepatan dan kelengkapan absensi menjadi faktor utama dalam pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meski dana sudah tersedia, pencairan TPP sangat bergantung pada proses administrasi dan keakuratan knowledge kehadiran yang diverifikasi lintas instansi.
Plt Sekretaris BKAD Kotim, Juma’eh, menekankan bahwa absensi yang tercatat melalui sistem e-Kinerja (e-Kin) dan aplikasi kehadiran menjadi penentu utama besaran TPP yang diterima setiap ASN. “Kalau ada keterlambatan tanpa keterangan atau absensi kosong, itu bisa mengurangi TPP hingga 50 persen. Jadi memang knowledge absensi sangat menentukan, dan itu ranahnya di BKPSDM,” tegasnya, Jumat 6 Juni 2025.
Ia menjelaskan, pencairan dilakukan bertahap berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan OPD ke BKAD setelah rekomendasi kehadiran dikeluarkan BKPSDM. Hingga awal Juni ini, sekitar 80 persen TPP ASN telah dicairkan, mencakup pembayaran sampai bulan April.
Namun, sejumlah OPD terutama Dinas Pendidikan masih tertunda akibat kompleksitas knowledge dari sekolah dan wilayah yang sulit akses jaringan. “Disdik agak lambat karena ada sekolah-sekolah di bawahnya dan koordinator wilayah, yang kadang absenya tidak terekam otomatis karena posisi jauh dan susah sinyal,” jelasnya.
Untuk kasus seperti itu, verifikasi handbook dari BKPSDM menjadi solusi agar knowledge tetap legitimate. Juma’eh menambahkan, BKAD siap mencairkan TPP begitu seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Ia pun berharap sinergi antarlembaga semakin ditingkatkan agar tidak ada kendala dalam pemenuhan hak pegawai.
(dia/matakalteng)
