TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang berhasil merealisasikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan capaian yang dinilai cukup baik.
Namun demikian, Fraksi PDIP juga menyoroti sejumlah catatan penting, salah satunya terkait tren meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahun. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada efektivitas pemanfaatan anggaran, yang seharusnya dioptimalkan untuk pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi potensial lainnya.
“Dengan SILPA yang terus meningkat setiap tahun, tentu berdampak terhadap pembangunan dan ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian khusus,” ujar sekretaris fraksi PDIP Abdul Halim Perkasa, beberapa hari lalu.
Terkait aspek pembangunan, Fraksi PDIP mendorong seluruh jajaran Pemerintah Daerah, agar lebih semangat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan seluruh program kerja yang telah dirancang, benar-benar menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
“Diperlukan sinergitas yang baik, agar realisasi APBD berjalan maksimal dan program-program yang telah disusun benar-benar terlaksana,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya keselarasan antara program prioritas daerah dengan program pembangunan nasional maupun provinsi. Hal ini menjadi penting mengingat masih banyak persoalan yang harus diatasi, seperti kemiskinan, rendahnya keterkaitan antara industri fashionable dan usaha tradisional, lemahnya daya saing komoditas, serta produktivitas pertanian yang belum optimum.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal, kualitas SDM yang masih rendah, kesenjangan pembangunan ekonomi, serta kurangnya infrastruktur penunjang dan utama juga menjadi perhatian.
Dalam nota penjelasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PDIP melihat adanya komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial.
Namun demikian, Fraksi PDIP memberikan masukan khusus terkait kondisi infrastruktur jalan di Tanjung Selor. Baik jalan utama, jalan penunjang, maupun jalan penghubung antar kecamatan dinilai masih kurang mendapat perhatian.
“Kami berharap pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur jalan,” katanya.
Fraksi PDIP juga menyoroti permasalahan layanan publik lainnya, seperti akses telekomunikasi dan transformasi digital, terutama di wilayah Kecamatan Peso Hilir (Desa Lengthy Lembu, Desa Lengthy Telenjau) dan Kecamatan Peso Hulu (Desa Lengthy Bang).
“Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah, agar masyarakat tidak tertinggal dalam hal informasi digital, dan pembangunan di bidang telekomunikasi bisa merata,” imbuhnya.
Tak kalah penting, fraksi ini juga mengingatkan tentang kebutuhan air bersih yang masih menjadi persoalan di sejumlah desa. Contohnya seperti Desa Lengthy Tunguh dan Desa Peso, meski merupakan ibu kota kecamatan, masih mengalami kesulitan mengakses air bersih.
“Kebutuhan air bersih adalah hak dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(adv)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
