Pontianak,Radar Tribun – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Bank Indonesia (BI) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Aula Kriangbandong, Kantor Perwakilan BI Kalbar, pada Selasa (17/12/2024). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Kalbar, Harisson, serta dihadiri bupati, wali kota, kepala OPD kabupaten/kota, dan stakeholder terkait.
HLM TPID ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi potensi inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta perayaan Imlek dan Cap Go Meh pada awal 2025.
Dalam sambutannya, Harisson menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap lonjakan harga bahan pokok jelang akhir tahun.
“Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kemudian Imlek dan Cap Go Meh, kita harus mengantisipasi agar harga kebutuhan pokok tidak melonjak. Harga daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah perlu menjadi perhatian serius,” ujar Harisson.
Harisson menambahkan bahwa berdasarkan rapat inflasi nasional, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalbar menempati posisi kedua tertinggi di tingkat nasional. Hal ini menuntut langkah-langkah konkret agar kestabilan harga bisa terjaga.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalbar dan TPID mengusung Strategi 4K yang meliputi:
1. Kestabilan Harga
2. Kelancaran Distribusi
3. Ketersediaan Pasokan
4. Komunikasi Efektif
Harisson menegaskan salah satu solusi yang akan diimplementasikan adalah memperkuat kerja sama dengan daerah pemasok bahan pokok seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menekan lonjakan harga di pasar.
“Kita pastikan akan melakukan kerjasama dengan daerah pemasok bahan pangan agar stok kebutuhan masyarakat tercukupi dan harga bisa stabil,” jelas Harisson.
Selain itu, Harisson juga menyoroti masalah peredaran daging beku ilegal di Kalimantan Barat. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi merugikan peternak lokal.
“Bersama Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura, kita akan memperketat pengawasan terhadap masuknya daging beku ilegal ke Kalbar. Ini penting agar peternak lokal tidak dirugikan,” tegasnya.
HLM TPID ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik, inflasi di Kalbar dapat ditekan sehingga masyarakat dapat merayakan hari besar keagamaan dengan tenang.
Melalui HLM TPID, Pemprov Kalbar bersama BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi. Strategi 4K serta pengawasan ketat terhadap distribusi pangan menjadi langkah utama yang diambil guna memastikan pasokan aman dan harga tetap stabil menjelang akhir tahun 2024.(Red)
