Menuntut KPK Menangkap Sekda Kapuas dan Kepala Dinas PUPR Kapuas: Solidaritas Masyarakat Dayak Beraksi

Palangka Raya,Radartribunnusantara.com – Dalam sidang lanjutan kasus dugaan Korupsi mantan Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahni, aksi unjuk rasa dari Solidaritas Masyarakat Dayak (SMD) telah memberikan warna tersendiri.

Massa yang melakukan aksi di depan Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Palangka Raya berharap agar KPK memproses hukum kedua pejabat tersebut, mengingat mereka telah mengakui menerima uang dan juga sudah diterangkan oleh para saksi dalam persidangan,Selasa (10/10/23)

Aksi ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip hukum di Indonesia, yang menegaskan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat dalam tindak kriminal harus diproses secara hukum.

Selain itu, keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam sidang juga memperkuat tuntutan tersebut. Keterangan dari saksi Fachrudin, Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKP Kabupaten Kapuas, menyatakan bahwa permintaan fee proyek 10 persen ditentukan oleh Kepala Dinas PUPR-PKP, Teras.

Saksi Fachrudin juga menjelaskan bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan Bupati Kapuas dan tidak pernah mendapatkan arahan dari Bupati Kapuas mengenai commitment fee tersebut. Begitu pula, keterangan dari Saksi Apendi, Mantan Kepala Dinas Kesehatan, mengungkapkan bahwa Sekda Kapuas, Septedy, meminta uang sebesar Rp.

100.000.000,- untuk keperluan pribadi, bukan untuk Bupati. Semua keterangan dari Saksi Apendi tidak pernah dibantah oleh Sekda Kapuas Septedy, begitu juga dengan keterangan dari Saksi Fachrudin yang tidak pernah dibantah oleh Saksi Teras selaku Kadis PU Kapuas.

Bahkan, Sekda Kapuas mengakui telah menarik sejumlah uang dari rekanan proyek untuk kepentingan pribadinya. Dari semua keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa nama Bupati Kapuas hanya dijadikan alasan oleh Sekda dan Kepala Dinas PU Kapuas untuk mencari-cari uang untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Ditreskrisus Polda Kalteng Berhasil Menangkap Tersangka Perdagangan Oli Palsu di Kota Palangka Raya

Oleh karena itu, Solidaritas Masyarakat Dayak (SMD) menuntut agar KPK segera menangkap Sekda dan Kepala Dinas PU Kabupaten Kapuas, serta memprosesnya secara hukum. Dalam kesempatan ini, kami berharap agar Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Terdakwa Bupati Kapuas dan Istri dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan. (Yolla)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *