Palangka Raya,Radar Tribun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan meluncurkan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan acara tersebut. Mereka mengikuti acara ini melalui zoom meeting dari ruang Tanjung Hanau, Hotel Bahalap, Palangka Raya, pada Rabu (5/3/2025).
Rakor ini dihadiri langsung oleh Bupati Mura, Heriyus, bersama Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Mura, Hermon, Inspektur Kab. Mura, Rudie Roy, Plt. Kepala Diskominfo SP Kab. Mura, Rahmat K. Tambunan, Kepala DPMPTSP Kab. Mura, Sarwo Mintarjo, serta Kadisdikbud Kab. Mura, Putu Suranta.
Peluncuran IPKD MCP ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan pencegahan korupsi di daerah.
Rakor ini memberikan saran, memantau kinerja pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, dan mengidentifikasi area rawan korupsi. KPK, Kemendagri, dan BPKP menggunakan indikator ini untuk menilai kinerja pemerintah daerah demi tata kelola yang bersih. Bupati Mura, Heriyus, melaporkan bahwa MCP 2023 menempatkan Kabupaten Murung Raya di peringkat 13 se-Kalimantan Tengah dan 324 se-Indonesia dengan nilai 78%, masuk zona hijau.
“Sedangkan hasil MCP tahun 2024 Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan signifikan, berada di peringkat ke-6 se-Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat 240 se-Indonesia dengan capaian nilai 85%. Ini menunjukkan peningkatan dari peringkat ke-13 ke peringkat ke-6 di tingkat provinsi,” ujar Heriyus.
Rakor ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi negara, termasuk Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPK RI, Deputi PPKD BPKP, dan Deputi Korsup KPK.
Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, serta Wakil Wali Kota dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia juga hadir dalam acara ini.
Keikutsertaan Pemkab Murung Raya dalam rakor ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat sistem pencegahan korupsi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.(Red)
