PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pemerataan akses pendidikan dengan menjalankan program sekolah free of charge di 422 sekolah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini difokuskan untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu serta yang tinggal di daerah pedalaman.
“Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan anggaran khusus melalui dana BOSDA untuk mendukung program sekolah free of charge ini. Setiap siswa mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, atau Rp2,4 juta per tahun,” ujar Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Reza Prabowo, belum lama ini.
Reza menjelaskan bahwa seluruh siswa yang berasal dari daerah pedalaman otomatis mendapatkan fasilitas sekolah free of charge. Sementara untuk siswa di wilayah perkotaan, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah mereka berasal dari keluarga tidak mampu.
“Kalau siswa dari pedalaman, itu sudah pasti free of charge. Tapi kalau dari kota, kita cek dulu. Kalau ternyata tidak mampu, maka tidak boleh ada pungutan apa pun,” tegas Reza. Dia juga menyoroti praktik penarikan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) yang seringkali menjadi beban bagi orang tua.
Menurutnya, BPP hanya boleh diterapkan atas dasar kesepakatan antara sekolah dan orang tua melalui komite sekolah, dan tidak berlaku untuk siswa yang tergolong tidak mampu. “Saya sudah sampaikan ke seluruh kepala sekolah, siswa yang tidak mampu tidak boleh dipungut apa pun. Mereka tinggal melengkapi syarat administratif saja,” tambahnya.
Dana BOSDA disalurkan langsung ke sekolah-sekolah untuk mendukung operasional pendidikan, khususnya dalam menjamin hak belajar siswa yang kurang mampu. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata komitmen Gubernur Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
(nra/matakalteng)
