PALANGKA RAYA – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), Bebie mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melaksanakan pembahasan di tingkat kabupaten mengenai tata tertib (Tatib) dan kode etik DPRD. Pembahasan tersebut dilakukan beberapa minggu lalu dan saat ini dilanjutkan dengan konsultasi bersama Biro Hukum Provinsi.
“Hari ini kami melakukan konsultasi dengan Biro Hukum provinsi. Di mana kami akan membahas beberapa pasal untuk penyempurnaan dan memastikan tidak ada yang melanggar peraturan yang lebih tinggi,” kata Bebie kepada awak media, Rabu (18/9).
Dibeberkannya, DPRD Mura sedang mempersiapkan agenda. Di mana langkah selanjutnya adalah pengusulan kelengkapan dewan.
Setelah melaksanakan rapat paripurna untuk fraksi-fraksi, DPRD telah mengirimkan surat kepada setiap komisi untuk melengkapi anggota yang masuk dalam Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Politisi PDI-P itu menambahkan, bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara cepat, namun tidak boleh dipaksakan.
“Kita harus mempertimbangkan kesiapan pihak pemerintah. Jika Pemerintah Mura belum siap, kami tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.
Meski demikian, Bebie mengaku telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pj Bupati untuk mempersiapkan pembahasan APBD sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada). “Kami berusaha menyelesaikan APBD murni sebelum pilkada pada Oktober,” tegasnya.
Terkait dengan disiplin anggota dewan, Bebie mengingatkan, bahwa DPRD memiliki Badan Kehormatan (BK) yang mengawasi kedisiplinan anggota.
“Ada aturan dasar kedisiplinan dan sanksi bagi yang tidak mematuhi kode etik yang ada,” jelasnya.
Mengenai pemilihan ketua definitif DPRD, Bebie menyatakan, bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai kewenangan partai pemenang dengan kursi terbanyak.
“Saat ini, pimpinan partai dari Murung Raya maupun provinsi sudah mengajukan nama-nama ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” pungkasnya. (ifa/abe)
